Melihat Kembali Kekerasan 1965 dalam Historiografi Indonesia

2021-03-16

(Lukisan karya Misbach Thamrin, "Bumi Tarung 1965". Oil paint, 150 x 300 cm, 2008. Gambar diambil dari website IVAA, http://archive.ivaa-online.org/)

Redaksi Jurnal Sejarah mengundang penulis dari latar belakang ilmu sejarah, humaniora, sosial dan politik untuk turut menyumbangkan karya tulis terbarunya terkait tema "Melihat Kembali Peristiwa 1965 dalam Historiografi Indonesia".

Redaksi menerima naskah yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia paling lambat tanggal 1 Juli 2021. Sebelum mengirimkan naskahnya, penulis disarankan terlebih dahulu melihat ketentuan penulisan di halaman ini dan mengirimkan naskahnya secara daring dengan klik di sini

 

Latar Belakang

Peristiwa 1965 tidak dapat disangkal telah menjadi salah satu tonggak penting dengan dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari jumlah korban (yang tewas dibunuh dan dipenjarakan tanpa proses hukum) sampai dengan perubahan-perubahan di dalam tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Laporan CIA pada tahun 1966 telah menempatkan kekerasan yang terjadi dalam peristiwa itu sebanding dengan kekerasan-kekerasan lainnya dalam sejarah dunia seperti genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa pada periode Perang Dunia II dan kekerasan yang dilakukan rezim Pol Pot di Kamboja. Peristiwa itu juga mengundang perhatian para sarjana, di Indonesia dan luar Indonesia, untuk mempertanyakan landasan-landasan yang menciptakan kekerasan tersebut, mulai dari akar-akar sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia pascakolonial, sampai dengan kajian-kajian yang secara khusus menunjukkan dorongan negara dalam kekerasan yang terjadi, termasuk di dalamnya kajian-kajian dengan tujuan advokasi terhadap korban peristiwa tersebut.     

Di bawah rezim Orde Baru, tekanan dan kontrol pemerintah tidak dapat disangkal telah menjadikan pembahasan tentang peristiwa 1965 berjalan dalam lingkup terbatas. Namun, Reformasi telah mendorong semangat baru yang menjadikan sejarah menjadi sorotan utama dalam upaya demokratisasi di Indonesia karena dua hal. Pertama, tinjauan kritis terhadap historiografi Indonesia berkembang luas. Tuntutan untuk keluar dari penulisan sejarah yang militeristik, berbasis pada elit, dan memarjinalkan kelompok tertentu menjadi lebih intensif (Nordholt, Purwanto, and Saptari, 2008). Sejarah diharapkan mampu kembali pada perannya sebagai elemen pembangun identitas bangsa yang inklusif sekaligus berbasis pada keberagaman. Kedua, sejarah memberikan kontribusi besar dalam pengungkapan kebenaran dalam keadilan transisional. Pendekatan ‘sejarah dari bawah’ atau metode sejarah lisan (Roosa, Ratih & Farid (eds), 2004), misalnya, membantu dalam proses-proses investigasi kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu dengan mengangkat perspektif korban yang selama ini dipinggirkan dalam narasi-narasi sejarah resmi. 

Peristiwa 1965 di pasca reformasi menjadi titik penting demokratisasi di Indonesia sekaligus reformasi historiografi Indonesia seperti yang telah disinggung di atas. Sebagai peristiwa sejarah, ia membuka peluang untuk berbagai interpretasi ulang dan tinjauan kritis terhadap historiografi Indonesia. Peristiwa 1965 menantang kita, sebagai bangsa Indonesia, untuk mengakui kekerasan sebagai bagian penting dalam pembentukan kebangsaan. Akan tetapi peristiwa tersebut juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM, ketika investigasi resmi menunjukkan peran negara di balik kekerasan anti-komunis sepanjang tahun 1965-1968. 

Tahun ini kita sampai pada 23 tahun pasca reformasi. Ini menjadi momen yang tepat untuk memikirkan ulang peran riset-riset tentang 1965 dalam historiografi Indonesia. Studi tentang 1965 yang beragam mulai bergeser dari penitikberatan pada advokasi HAM dan pengungkapan kebenaran menuju pada upaya-upaya untuk mempertanyakan kompleksitas peristiwa secara kritis. Istilah “pelurusan sejarah” atau “mempublikkan sejarah tersembunyi” mulai dikritisi, karena kita beresiko untuk menyamaratakan narasi kekerasan sebagai sesuatu yang tersembunyi, sunyi (silent), sekaligus gagal untuk melihat bahwa narasi-narasi tersebut menciptakan bahasa tersendiri yang tidak mampu keluar begitu saja di ruang publik (Santikarma, 2008). Contoh lain adalah pemisahan antara korban dan pelaku yang menjadi elemen utama dalam investigasi HAM. Siapa yang menjadi korban dan pelaku harus jelas agar lembaga negara mampu membuat laporan dan tuntutan resmi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965. Akan tetapi, kategorisasi dan pemisahan tersebut mendekontekstualisasi proses kekerasan dan membuat kita lupa bahwa dalam banyak konteks peristiwa kekerasan 1965 yang terjadi di tingkat desa, korban dan pelaku tetap melanjutkan hidupnya dalam ruang yang sama. Korban dan pelaku harus dilihat lebih dari sekedar kategori, tetapi juga menempatkan mereka sebagai sebuah proses -- konteks apa yang memunculkan mereka sebagai korban dan pelaku, dan bagaimana setelah peristiwa kekerasan terjadi?

Dalam tataran global, studi-studi tentang kekerasan 1965 bisa memberikan tawaran insight yang keluar dari teori-teori genosida dan kekerasan yang berpusat pada Barat -- atau lebih spesifik lagi, berpusat pada Holocaust. Ciri utama yang dapat dielaborasi lebih lanjut terkait ‘kekhasan’ Indonesia adalah independensi negara dalam mengeksekusi kekerasan. Dalam konteks negara pascakolonial, negara bukanlah entitas independen yang otonom, tetapi berkelit kelindan dengan berbagai elemen masyarakat, seperti para elit lokal, tuan tanah, tokoh agama, broker politik, dan sebagainya (van Klinken, 2020). Politik informal menjadi ciri khas Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan demikian ‘kekerasan negara’ dalam konteks Indonesia merupakan hasil dari kolaborasi, pemanfaatan jaringan-jaringan informal tersebut, yang diaktivasi oleh aparat negara. 

Tanpa menafikkan bahwa masih banyak informasi-informasi lain yang perlu diinvestigasi tentang kekerasan 1965, edisi khusus jurnal MSI kali ini akan mengeksplorasi kompleksitas yang muncul dari studi-studi 1965.

 

Tujuan:

  1. Mendiskusikan secara kritis metodologi dalam studi-studi kekerasan di Indonesia, khususnya Peristiwa 1965,
  2. Merumuskan konsep-konsep baru terkait kekerasan dan genosida 1965 yang tidak selalu terkait dengan perspektif investigasi advokatif,
  3. Memperluas pendekatan multidisipliner dalam penulisan historiografi 1965.

 

Tema:

  1. Refleksi historiografis penulisan sejarah Peristiwa 1965. 
  2. Melihat Peristiwa 1965 dan dampaknya pada kajian sejarah atau ilmu sosial di indonesia (perspektif, metodologi, teori dll).
  3. Melihat Peristiwa 1965 dalam proyeksinya di masa depan.
  4. Pasca 1965: ingatan, adaptasi dan/atau transformasi seni, sosial, budaya.
  5. Tema-tema lainnya terkait Peristiwa 1965.